Penyuluh Anti Korupsi, Mari Semangat Melawan Korupsi

ROTETVNEWS.COM, ROTE :  Guna Mendukung Program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyakini bahwa pembangunan karakter dan budaya antikorupsi dapat lebih efektif dalam mencegah seseorang terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Karenanya, upaya pendidikan dan sosialisasi antikorupsi, terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat .

Untuk itu maka para Penyuluh yang telah memperoleh Sertifikat E- Laerning melalui jalur RPL yang berasal dari LSM ANTRA RI ,Kabupaten Rote Ndao ,terus melakukan upaya upaya pencegahan di mulai tingkat desa,salah satunya seperti yang di laksanakan oleh Para Penyuluh Berstandar SKNNI ,Endang Sidin Dan Hendrik yang di selengarakan di Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan,Kabupaten Rote Ndao pada Jumat 20 Desember 2019,dengan Tema Semangat Melawan Korupsi

Kegiatan tersebut di ikuti oleh Para Aparat Desa,BPD,Tokoh masyarakat,tokoh agama,Tokoh Pemuda serta para tokoh perempuan,bertempat di Kantor Desa Daleholu.

Sebagai upaya membantu Penyuluh Antikorupsi Mereka bukanlah pegawai KPK melainkan masyarakat umum yang punya kepedulian terhadap gerakan antikorupsi dan ingin mengambil peran sebagai penyuluh antikorupsi,masyarakat juga diharapkan dapat proaktif turut serta berperan dalam upaya pencegahan berbagai tindak pidana Korupsi.

Persoalannya, meski ingin berkontribusi dalam gerakan antikorupsi, para peserta tidak hanya membutuhkan semangat tanpa batas tapi juga harus memiliki pemahaman, keterampilan dan profesionalitas untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dan praktik kesehariannya secara terstrukur.

Hendrik Gely salah satu Pemateri Anti Korupsi mengatakan Ketika berbicara soal Korupsi Apakah korupsi hanya soal mengambil uang negara? Apakah suap kepada penyelenggara negara juga masuk perbuatan korup? Apakah meminta sesuatu selaku auditor kepada pihak yang terperiksa termasuk korupsi? Apakah tidak tepat waktu itu korup?

Hal-hal mendasar tersebut lantas bergantian dijelaskan oleh para penyuluh Yang telah bersertifikat Standar SKKNI melalui Jalur RPL yang sudah bersertifikat E -Learning ,Endang Sidin kepada para peserta penyuluhan Anti Korupsi

Dalam penjelasannya, tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, perbuatan itu dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Dampak dari korupsi pun bukan hanya merugikan keuangan negara atau lazim disebut sebagai biaya eksplisit korupsi yaitu nilai uang yang dikorupsi.

Korupsi pun menimbulkan biaya-biaya lainnya yaitu biaya antisipasi korupsi (biaya sosialisasi dan pencegahan korupsi), biaya reaksi korupsi (biaya peradilan, penyidikan, proses eksekusi dan proses hukum lainnya) serta biaya oportunis implisi korupsi (biaya akibat korupsi yang harus ditanggung generasi mendatang atau biaya yang seharusnya tidak terjadi bila tidak ada korupsi).
Perhitungan ketiga biaya tersebut jarang diketahui masyarakat.

mengapa pemberantasan korupsi masih terkendala?

Saat ini masyarakat sendiri masih bersikap permisif, sistem pengelolaan kuangan desa yang cenderung merugikan masyarakat.

Selanjutnya Untuk apa itu penyuluh Anti Korupsi ?

Lantas bila pada kenyataannya para penyuluh juga belum “sempurna” dalam menjalankan praktik antikorupsi apakah mereka layak menyuluh soal antikorupsi? Mengapa KPK mendorong munculnya penyuluh-penyuluh antikorupsi?

Sejak 2016, KPK melalui Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) merancang dan menerapkan sistem sertifikasi kompetensi untuk berbagai profesi yang ada di sektor antikorupsi yang dimulai dengan jabatan penyuluh antikorupsi.

Ada tiga cara pemberantasan korupsi yaitu pertama melalui penindakan sehingga mendorong masyarakat takut korupsi, kedua melalui program pencegahan sehingga masyarakat tidak bisa korupsi dan ketiga melalui pendidikan serta peran serta masyarakat sehingga masyarakat tidak ingin korupsi. Penyuluh antikorupsi mengambil peran di jalan ketiga.

Untuk di ketahui (KPK)butuh minimal 7.000 penyuluh tersertifikasi untuk memberikan penyuluhan tentang antikorupsi di 34 provinsi dan ratusan kabupaten kota di Indonesia. Namun, sejauh ini KPK baru memiliki 341 Penyuluh Antikorupsi (PAK) bersertifikat.

artinya ada standarisasi kompetensi agar pelaksanaan penyuluhan dan tata kelola organisasi lebih efektif dan efisien. Sertifikasi juga merupakan salah satu bentuk pengakuan dan
apresiasi KPK atas partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi melalui pencegahan.

Para peserta yang dinyatakan kompeten sebagai Penyuluh Antikorupsi melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi di lingkungan atau organisasi atau tempat kerjanya masing-masing sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi.

Meski bukan berstatus sebagai karyawan KPK, para penyuluh ini akan dipantau secara ketat oleh tim Lembaga Sertifikasi KPK. Jika di kemudian hari mereka diketahui mereka melakukan pelanggaran kode etik sertifikat tersebut akan dicabut. Usia sertifikat ini juga hanya tiga tahun, setiap tiga tahun mereka yang telah bersertifikat akan dites ulang.

Para penyuluh ini tidak digaji secara langsung oleh KPK, namun penyuluh tetap diperbolehkan menerima honor jika pihak yang mengundang memiliki Anggaran. Batasan berapa honor yang bisa diterima tergantung dari lembaga asal penyuluh.

Ada 7 keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang Penyuluh Antikorupsi, yaitu merencanakan penyuluhan, mengorganisasikan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, mengevaluasi kegiatan penyuluhan, membuat laporan kegiatan, menerapkan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam penyuluhan dan menangani konflik yang muncul dalam kegiatan penyuluhan.

Para penyuluh pun punya tiga jenjang yaitu jenjang pratama sebagai tingkat awal, jenjang madya dan jenjang utama. Pada tingkat utama, penyuluh diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dan menjadi teladan dalam upaya pemberantasan korupsi. (Tim)